Mengatasi Dampak Pandemi dengan Berwirausaha Sosial

Malang - Mewabahnya coronavirus disease (COVID-19) seperti saat ini berdampak pada kehidupan banyak orang. Belum lagi dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang juga akan berimbas pada akses perekonomian di masyarakat.

Kenyataan tersebut membuat Ketua Pembina Lingkar Sosial (Linksos) Indonesia, Kertaning Tyas berinsiatif mengajak masyarakat untuk menerapkan wirausaha berbasis sosial untuk mempertahankan stabilitas ekonomi.

Pria yang akrab disapa Ken Kerta tersebut mengatakan, wirausaha berbasis sosial merupakan model usaha yang menjaga keseimbangan keuntungan dalam berbisnis dan dampak sosial yang postif terhadap lingkungan secara berkelanjutan, sehingga mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat.

"Bedanya, kalau social enterprise harus memperhatikan dampak sosial, misalnya mengurangi pengangguran, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan  menyerap tenaga kerja lokal, memanfaatkan ketersediaan potensi sumber daya manusia (SDM) setempat, serta sesuai dengan kearifan lokal," ungkap Ken melalui pesan Whatsapp.

"Sedangkan non social enterprise bisa dikatakan hanya berorientasi pada keuntungan semata. Jikalau pun bisnis tersebut kemudian berdampak positif pada lingkungan misal mengurangi pengangguran, namun bukan menjadi prioritas perusahaan," sambungnya.

Ken mengatakan, Linksos sendiri sudah memulai melakukan wirausaha sosial jauh sebelum pandemi COVID-19. Dampaknya, perekonomian komunitas lebih dapat dikondisikan sebab satu sama lain saling menghidupi melalui kegiatan wirausaha sosial.

"Sejak tahun 2015 Lingkar Sosial Indonesia merintis kelompok kerja (pokja) disabilitas di Lawang. Prinsip utama pokja ini adalah saling sharing job, sharing jaringan, sharing modal sesama anggotanya. Pokja ini juga tidak bergantung pada bantuan sosial (bansos) baik dari pemerintah maupun swasta untuk mengembangkan sikap mandiri dan karakter wirausaha anggotanya" ujar Ken.


Baca Ini Juga Yuk: Trik yang Bisa Dilakukan Pekerja Kreatif Saat Pandemi Covid-19

Menurutnya, dampak penerapan wirausaha sosial yang mereka jalankan cukup bermanfaat bagi masyarakat. Seperti misalnya, mengurangi angka pengangguran disabilitas dan masyarakat sekitar, mengikis stigma negatif bahwa orang dengan disabilitas tidak mampu bekerja, serta mempengaruhi kebijakan pemerintah atas alokasi dana desa untuk pemberdayaan ekonomi disabilitas.

Modal dalam bentuk uang, kata Ken, penting dalam wirausaha berbasis sosial maupun bisnis lainnya. Namun dalam wirausaha berbasis sosial, jaringan termasuk modal utama dalam berbisnis.

"Seseorang mungkin memiliki uang namun tak memiliki kemampuan produksi dan pemasaran. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang memiliki kemampuan produksi harus menjadi pengangguran sebab tidak memiliki biaya, atau yang sebenarnya piawai dalam pemasaran namun paradigmanya kerja adalah karyawan, sehingga saat terdampak corona, ia kehilangan pekerjaan dan tak terpikir menyalurkan kemampuannya dalam wirausaha," tuturnya.

Ken juga mencontohkan, saat pandemi melanda, keberadaan jaringan menguatkan posisi warga yang ada di dalam workshop pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh Linksos bernama 'Omah Difabel'.

Omah Difabel yang memiliki relasi dengan Posyandu Disabilitas akhirnya dapat memproduksi masker filter karena dipertemukan dengan tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Dr. Radjiman Wediodiningrat. Hal tersebut bisa terjadi sebab adanya jaringan antara Omah Difabel dengan Posyandu Disabilitas.

"Kemudian jaringan alumni pelatihan Social Innovation Acceleration Program (SIAP) yang kemudian bekerjasama untuk produksi hazmat. Juga jaringan pelatihan Kewirausahaan Sosial yang kemudian melahirkan kerjasama bisnis bubuk kopi, keripik buah, repacking snack, sari buah dan lainnya," paparnya.

Tantangan Biaya Produksi
Meski demikian, Ken tak menampik adanya tantangan-tantangan dalam wirausaha berbasis sosial. Menurutnya, setelah modal jaringan, tantangan lainnya adalah biaya produksi.

Hal tersebut bisa diatasi dengan perhatian Pemerintah dalam bentuk bantuan permodalan kepada UKM-UKM dan usaha rumahan.

"Tantangan realisasi ini, khususnya terkait disabilitas dan warga pra sejahtera adalah data based yang belum up to date secara cepat sesuai perkembangan," jelasnya.

Dasar dari bantuan sosial (bansos) Pemerintah, kata Ken, adalah data warga yang termuat dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIKS NG.

SIKS NG merupakan program Kementrian Sosial untuk menyajikan suatu data terpadu, kesejahteraan sosial, data kemiskinan yang semakin divalidasi untuk memastikan ketepatan program pengentasan kemiskinan.

"Namun dalam prakteknya bansos yang tidak merata bahkan salah sasaran masih saja terjadi. Hal ini bisa disebabkan adanya kemungkinan penyalahgunaan sistem maupun faktor internal seperti keterampilan petugas dan minimnya peralatan pendukung untuk meng-update data," terangnya.

Dukungan lain berasal dari sektor swasta atau CSR Perusahaan. Menurutnya, hal ini lebih fleksibel dalam membantu warga masyarakat terdampak COVID-19, baik berupa bantuan jangka pendek berupa sembako maupun jangka panjang berupa permodalan usaha.

"Sektor swasta tidak terikat birokrasi yang rumit, namun lebih melihat fakta di lapangan dan bukti realisasi," kata Ken.

Wirausaha berbasis sosial, menurut Ken, dapat menciptakan jaringan bisnis berbasis massa yang secara biaya operasional lebih murah. Sehingga, bagi perusahaan yang membantu pengembangan wirausaha berbasis sosial ini nantinya akan memiliki jaringan bisnis berbasis massa.

"Contoh dalam skala kecil seperti Omah Difabel yang saat ini telah menyerap sekira 34 tenaga penjahit dan produktif melayani order ribuan masker tanpa harus menjadi menjadi sebuah konveksi atau garmen pada umumnya. Atau dalam skala besar kita melihat bagaimana bisnis ojek online tak harus memiliki sebuah armada transportasi pun," pungkasnya.

Foto: dok. Linksos

Belum Ada Komentar
Baca Lainnya
Berita Baik Terpopuler