Presiden Berikan 3.000 Sertifikat Tanah untuk Kabupaten Tegal

Tegal - Saat ini, masih banyak rakyat Indonesia yang belum memiliki sertifikat tanah. Padahal mempunyai sertifikat itu penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, bahwa sertifikat adalah bukti tertulis untuk mendapat pengakuan di mata hukum.

Data pada tahun 2015 menyebutkan dari 126 juta bidang tanah yang terdapat di Indonesia, hanya sekitar 46 juta bidang tanah yang diakui hak kepemilikannya. Hal ini menyebabkan banyak sengketa terkait pertanahan terjadi di masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.

Melihat kondisi tersebut, Presiden RI Joko Widodo menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat Kabupaten Tegal di Gelangang Olah Raga Tri Sanja, Kebupaten Tegal, Jumat, 9 November 2018. Jumlah sertifikat yang diberikan langsung oleh Presiden kepada masyarakat di Kabupaten Tegal kali ini sebanyak 3.000 sertifikat, yang mencakup bidang tanah seluas 1.738.742 meter persegi.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, dan Bupati Tegal Umi Azizah.

Baca Ini Juga Yuk: 220 UKM di Jawa Barat Terima Sertifikat Halal

Menurut laporan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Presiden menyebut bahwa untuk tahun ini ditargetkan sebanyak 60.000 sertifikat sudah dapat diserahkan kepada masyarakat. Adapun untuk seluruh bidang tanah di Tegal, pemerintah akan berupaya untuk menerbitkan sertifikat bagi seluruh bidang tanah pada tahun 2023 mendatang.

"Akan kita rampungkan, tadi sesuai dengan yang disampaikan Pak Menteri BPN (ATR), tahun 2023 semuanya sudah disertifikatkan di Kabupaten Tegal," tutur Presiden.

Presiden juga menargetkan sebanyak 7 sertifikat sudah harus diterbitkan pada tahun ini. Jumlah tersebut akan meningkat lagi di tahun-tahun berikutnya. "Biasanya setahun itu 500 ribu keluar sertifikat. Tahun kemarin saya sudah perintah harus keluar 5 juta sertifikat. Alhamdulillah akhir tahun selesai 5 juta sertifikat. Tahun ini 7 juta sertifikat harus keluar dari kantor BPN. Tahun depan targetnya 9 juta sertifikat harus keluar, supaya masyarakat pegang hak hukum atas tanah yang dimiliki," ia menambahkan.

Kepala Negara juga berharap agar di tahun-tahun mendatang permasalahan soal sengketa tanah perlahan mulai berkurang dan menghilang sama sekali seiring dengan kepemilikan sertifikat hak atas tanah rakyat yang semakin merata di Tanah Air.

Foto: Setpres


Belum Ada Komentar
Baca Lainnya
Berita Baik Terpopuler