Apa Saja yang Ada di RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?

Bandung - Kesejahteraan perempuan Indonesia adalah ketika mereka merasa aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah menyusun RUU yang telah dibahas bertahun-tahun di periode 2014-2019.

Tidak hanya mengatur penanganan hukum acara atau sanksi pidana, Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) juga mengatur banyak hal. RUU PKS termasuk dalam undang-undang khusus atau lex specialis yang tentunya lebih banyak memberikan manfaat bagi korban kekerasan seksual.

RUU PKS juga mencakup pencegahan, pemenuhan hak dan pemulihan korban hingga mengatur mengenai penanganan selama proses hukum. Sistem peradilannya akan dibuat seperti peradilan anak. Dalam sidang yang tertutup, korban berhak memilih untuk bertemu atau tidak dengan pelaku.

Terdapat juga ruangan khusus bagi korban selama persidangan berlangsung dan kehadiran para penegak hukum yang terlatih menghadapi korban kekerasan seksual. RUU PKS juga mengatur mengenai peran serta masyarakat terkait pengaduan dan layanan terpadu oleh masyarakat atau komunitas setempat.

Para pelaku kekerasan seksual juga diatur sanksinya dalam RUU PKS, misalnya pelaku dibebankan untuk membayar restitusi bagi korban. Restitusi yang diatur dalam RUU PKS adalah bentuk tanggung jawab pelaku untuk menanggung biaya pemulihan korban jadi bukanlah sebagai pembayaran ganti rugi atas apa yang telah dialami korban.

Pengesahan RUU PKS ini diharapkan dapat menjadi jalan keluar terbaik dari masalah kekerasan seksual yang selama ini terjadi. Serta melindungi hak-hak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Saat ini, serangkaian kajian dan pembahasan terkait RUU PKS telah dan masih terus dilakukan.

Foto: Unsplash.com

Belum Ada Komentar
Baca Lainnya
Berita Baik Terpopuler