6 Rencana Aksi Disnakertrans Jabar Atasi Pengangguran

Bandung - Sejak bulan Maret lalu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat telah merancang action plan alias rencana aksi dalam rangka mewujudkan program Buruh Juara, Migran Juara, dan Milenial Juara.

Lewat keterangan resminya, Kepala Disnakertrans Jawa Barat Ade Afriandi membeberkan jika sudah ada 6 action plan yang dikerjakan. Keenam action plan tersebut meliputi percepatan pengupahan, mendorong penguatan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara pengawasan dengan hubungan industrial, revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), optimalisasi mobile training unit di desa, membuat sistem informasi navigasi migran service center, dan membuat konsep democration of labour.

"Keenam action plan ini juga merupakan jawaban atas rilis BPS terkait data pengangguran di Jawa Barat yang tertinggi seindonesia. Artinya, kami sudah merancang program agar angka pengangguran bisa diturunkan," katanya.

Ade juga menjelaskan, mengenai percepatan reformasi pengupahan, Disnakertrans sendiri telah membentuk satuan tugas (task force) yang terdiri dari para profesional dan lembaga yang kompeten. "Task force ini supaya kita terdorong untuk meng-hire mindset kami. Kami tidak berbicara jabatan, ketokohan atau apa, tapi kita berbicara soal profesionalitas," jelasnya.

Sedangkan terkait hubungan industrial dan pengawasan, Disnakertrans akan merevitalisasi lima unit pelaksana tugas dinas (UPTD) yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Revitalisasi ini bertujuan, agara para pelaksana lapangan memiliki wawasan regional dan global.

Baca Ini Juga Yuk: Hadapi Industri 4.0, Hipmi Bandung Siapkan 10.000 Lapangan Kerja

Tidak hanya UPTD, BLK yang ada di Disnakertrans Provinsi Jawa Barat pun akan direvitalisasi. Pasalnya, evaluasi internal merekomendasikan kesepahaman bersama antara unit-unit kerja yang ada di Diskanertrans, baik provinsi maupun kabupaten kota di bidang pelatihan, hubungan industrial, produktivitas, penempatan tenaga kerja, dan pengawasan.

Selanjutnya, untuk mobile training unit dilakukan agar calon tenaga kerja di desa tidak berlarian ke kota dan mengisi tenaga kerja yang dipersiapkan untuk bekerja di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Sedangkan sistem informasi migran service center digunakan sebagai navigasi Disnakertrans untuk melacak trek para tenaga kerja Jawa Barat yang bekerja di luar negeri, sehingga ada back up data yang memudahkan kebijakan.

"Kami ingin calon tenaga kerja harus terekam, dari mulai pendaftaran, penempatan sampai dengan pulang lagi," ungkapnya.

Ade berharap, dengan action plan yang sudah dibuat ini, secara berangsur-angsur angka pengangguran di Jawa Barat bisa ditekan dan menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi paling tinggi produktivitasnya.

"Mudah-mudahan dengan langkah yang sudah kami buat bisa membantu masyarakat, baik yang sudah bekerja maupun yang akan bekerja. Termasuk membantu pengusaha dalam mempertahankan usahanya di Jawa Barat," pungkasnya.


Foto: Unsplash

Belum Ada Komentar
Baca Lainnya
Berita Baik Terpopuler