Trik Ganjar Pranowo Bikin Jateng Terbaik di Gerakan Antikorupsi

Semarang - Jawa Tengah meraih kehormatan besar nih TemanBaik. Pada Selasa (1/10/2019), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Jawa Tengah sebagai Provinsi Paling Berintegritas dengan skor 78,26. Itu menegaskan Jawa Tengah sebagai provinsi yang terbaik dalam gerakan antikorupsi.

Jawa Tengah mengungguli provinsi lain. Di bawah Jawa Tengah, ada Jawa Timur, Sumatera Barat, Gorontalo, Kepulauan Riau, NTB, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, dan NTT. Survei ini dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK dibantu Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun Juli 2017 hingga Juli 2018.

"Dalam survei itu aspek yang dinilai antara lain budaya organisasi seperti kejadian suap, gratifikasi, dan keberadaan calo," kata Wakil Ketua KPK Alexander Martawa di laman resmi Pemprov Jawa Tengah.

KPK juga mengukur sistem antikorupsi yang dimiliki tiap instansi dan pengelolaan sumber daya manusia. KPK pun mengukur seberapa berpengaruhnya sistem tersebut dalam menekan seseorang untuk tak melakukan tindak rasuah.

TemanBaik mau tahu trik sukses yang membuat Jawa Tengah meraih prestasi hebat itu? Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapnya. Langkah yang dilakukan adalah membenahi sistem pemerintahan setelah ia resmi menjabat jadi orang nomor satu di Jawa Tengah.

Baca Ini Juga Yuk: Jateng Ekspor 300 Ton Biskuit ke Negara Ini

"Pertama pembenahan sistem dan dilanjutkan proses digitalisasi sistem, yakni penerapan e-government, e-budgeting, pengelolaan gratifikasi, pelaporan LHKPN, sampai pelayanan masyarakat melalui media sosial. Dengan demikian, siapapun bisa mengakses," jelas Ganjar.

Ia mencontohkan, LKHPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) pada 2018 lalu pejabat eselon I hingga IV dan 100 anggota DPRD Jawa Tengah 100 persen melaporkannya. Pejabat Jawa Tengah juga rutin melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK.

Belum cukup sampai di situ, lelang jabatan juga dilakukan demi menghindari jual-beli jabatan. Hadirnya media sosial yang wajib dimiliki SKPD juga jadi alat pencegah korupsi. Hasilnya, Ganjar pernah mencopot pegawai akibat korupsi karena ada laporan dari masyarakat melalui media sosial.

"Selain pengawasan, media sosial juga jadi ruang pelayanan bagi masyarakat. Bahkan tidak sedikit kami memecat ASN karena melakukan pungli dan itu berkat laporan masyarakat," tutur Ganjar.

Di luar itu, berbagai upaya dilakukan, mulai dari memberi contoh integritas secara langsung hingga membangun budaya antikorupsi di sekolah-sekolah. Penerapan antikorupsi melalui budaya dinilai jadi sarana penting agar generasi muda di Jawa Tengah punya karakter antikorupsi. Hal itu dimulai dari hal-hal kecil yang kadang dinilai sepele.

"Budaya ini kan kebiasaan yang diulang-ulang. Kebiasaan tidak mau ditraktir, kita biasakan tidak ngarep-ngarep (berharap). Kalau ada yang mau minta tolong, kita jelaskan agar semua sesuai prosedur," jelas Ganjar.


Foto: Instagram.com/ganjar_pranowo


Belum Ada Komentar
Baca Lainnya
Berita Baik Terpopuler