Masukan Menteri Bintang Puspayoga Soal Anak pada Kepala Daerah

Kuta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga punya rekomendasi buat pimpinan daerah untuk semakin peduli pada anak. Ia merekomendasikan masing-masing kepala daerah menggelar Sehari Bersama Anak seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

"Di Jawa Tengah ada Pak Ganjar yang meluangkan waktunya bersama anak-anak. Dalam sehari penuh waktunya diberikan khusus untuk mendengarkan apa yang terjadi kepada anak-anak dan apa yang menjadi kemauan meraka," kata Menteri Bintang di sela-sela Rapat Kerja Nasional Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di Kuta, Bali, Kamis (28/11/2019). Ia berharapl langkah ini bisa ditiru oleh kepala daerah lainnya termasuk Bali.

Bintang menyebutkan langkah ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan dan perhatian dalam kehidupan anak yang tidak dilakukan orang tua yang bekerja sehari-hari. "Anak dengan perhatian yang cukup memiliki peluang untuk dapat menjadi anak yang memiliki kapabilitas dan tanggung jawab sosial yang tinggi kelak di masa dewasanya," ungkapnya.

"Selain itu, manfaatnya juga betul-betul dirasakan oleh keluarga. Semoga nanti bisa diterapkan" harapnya. Ia menambahkan langkah ini adalah salag satu wujud membangun sinergitas antara Kemen PPPA dengan lembaga lain terutama di daerah.

"Sesuai arahan dari Presiden Jokowi ada 5 poin prioritas program di Kemen PPPA. Selain pemberdayaan perempuan 4 poin di antaranya menyangkut anak," katanya lagi. Poin-poin tersebut meliputi bermasalahan terkait anak seperti pekerja anak, angka kekerasan pada anak, dan perkawinan anak.

Untuk menekan angka kekerasan terhadap anak, sebut Bintang, Kemen PPPA juga menjalin kerja sama dengan lembaga lainnya. "Kemen PPPA tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus bekerja secara tim dengan kementerian dan lembaga yang lain," ujarnya.

Lebih spesifik ia menyebutkan kerja sama akan difokuskan agar mampu memberikan respon cepat pada kekerasan terhadap anak. Untuk memberikan respon cepat, lanjutnya, juga diperlukan partisipasi pemerintah daerah.

"Walaupun kami ingin respon cepat ini tidak bisa karena kari kami di pusat, sementara kejadian banyak ada di daerah. Nah, inilah kerja sama yang kami bangun dengan Mendagri untuk diteruskan pada pemimpin wilayah dan daerah," katanya. Menteri Bintang juga menyampaikan pihaknya sudah membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan lembaga lain seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementrian terkait seperti Mensos, Menkes terkait penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

Belum Ada Komentar
Baca Lainnya
Berita Baik Terpopuler