Hore! Siswa SMA di Jateng Bebas Biaya SPP Mulai Tahun 2020

Semarang - Ada kabar gembira nih bagi warga Jawa Tengah. Mulai Januari 2020, ada program Sumbangan Pembinaan Pendidikan alias SPP gratis bagi siswa SMA/SMK/SLB negeri di Jawa Tengah. Nah bagi siswa yang sudah terlanjur membayar SPP hingga Juni 2020, berhak mendapatkan pengembalian dari sekolah.

"SPP gratis kami mulai tahun ini, kalau ada yang sudah terlanjur membayar full, maka kepala sekolah harus mengembalikan," papar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Selasa (7/1/2020) lewat laman jatengprov.go.id.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp860,4 miliar untuk menyukseskan program tersebut. Selain itu, Pemprov Jateng juga memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah swasta berupa bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) besesar Rp123,85 miliar. Bosda untuk MA negeri dan swasta juga disiapkan sebesar Rp26,5 miliar.

Ganjar meminta kepala sekolah, dinas pendidikan dan komite sekolah untuk menyosialisasikan kebijakan baru tersebut. Mereka harus transparan dan tidak 'bermain' anggaran, apalagi korupsi. "Karena sekarang siswanya ikut mengawasi. Siswa saya dorong menjadi agen-agen antikorupsi di sekolah," ungkap Ganjar.

Dia juga meminta agar pihak sekolah mengurangi pungutan yang dibebankan kepada siswa. Segala bentuk pungutan harus diketahui orang tua siswa dan harus disepakati bersama. "Yang benar-benar miskin, dilarang dimintai pungutan apapun. Saya minta ini dilaksanakan dengan baik," jelas mantan anggota DPR RI ini.

Sanksi Tegas
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng Jumeri menambahkan, dengan program SPP gratis itu, pihak sekolah harus mengubah Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Jika sebelumnya RKAS dibuat sesuai tahun ajaran baru selama satu tahun, maka untuk tahun ini RKAS dibuat hanya enam bulan, yakni mulai Januari hingga Juli 2020. "Kami sudah mengirim surat edaran ke seluruh Kepala SMA/SMK/SLB negeri terkait hal itu. Kami juga sudah melakukan sosialisasi secara intensif," ungkap Jumeri.

Seluruh kepala sekolah juga wajib mengembalikan pembayaran SPP yang terlanjur dilunasi oleh siswa. Apabila tidak dikembalikan secara utuh, maka akan ada sanksi tegas yang diberikan.

"Kalau tidak dikembalikan, pasti kami ambil tindakan. Karena program SPP gratis ini bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi siswa, mengurangi drop out dan mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah," ujar Jumeri.

Terkait pungutan, dia akan melakukan pengawasan secara intensif. Saat ini, sekolah tidak boleh mengambil pungutan tanpa seizin Dinas Pendidikan atau cabang dinas.

"Pungutan harus selektif dan harus seizin kami. Akan kami lihat urgensi pungutan itu. Pungutan juga harus transparan, sukarela dan tidak memaksa. Kepada siswa yang benar-benar tidak mampu, harus dibebaskan dari segala bentuk pungutan," pungkas Jumeri.

Foto: jatengprov.go.id


Belum Ada Komentar
Baca Lainnya
Berita Baik Terpopuler