Ini Langkah Malang Raya Jalani PSBB Usai Direstui Menkes

Malang - Pengajuan skema pembatasan sosial berskala besar (PSBB) oleh wilayah Malang Raya yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu telah membuahkan hasil.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah merestui pengajuan PSBB yang diusulkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dua hari yang lalu.

Menkes mengabulkan pengajuan PSBB Malang Raya yang akan dimulai pada tanggal 11 Mei 2020 melalui surat bernomor HK.0 1.07lMENKES/305/2020 tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu Provinsi Jawa Timur.

Persetujuan tersebut berdasarkan pertimbangan adanya peningkatan dan persebaran kasus COVID-19 di daerah setempat secara signifikan.

"Penetapan PSBB itu didasari kajian-kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya oleh tim teknis," bunyi surat pengesahaan Menkes.

Dalam surat tersebut, Menkes juga mengatakan bahwa PSBB harus segera dilaksanakan guna percepatan penanganan COVID -19.

Selain itu, pemerintah daerah wajib melaksanakan PSBB dan menyosialisasi secara konsisten pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. PSBB tersebut dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terbukti terdapat bukti penyebaran.

Baca Ini Juga Yuk: Rayakan Kelulusan, Siswa SMAN 4 Cimahi Berbagi Sembako

Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto mengatakan, setelah mendapatkan izin dari Menkes, ada beberapa tahapan menuju pelaksanaan PSBB.

Menurutnya, penerapan PSBB nantinya akan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dan surat edaran Walikota Malang.

"Contohnya pembatasan jam buka usaha kita sepakat tutup jam 21.00. Kota Batu jam 20.00 yasudah kami saling penyesuaian. Pagi boleh buka dalam rangka sahur. Di luar jam 04.00 akan ditegakkan," ungkap Wasto.

Wasto menambahkan, hari pertama hingga hari ketiga setelah pengesahan oleh Menkes, pemerintah di Malang Raya akan menjalankan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat.

"Hari keempat adalah penegakan. Untuk warung yang tidak melaksanakan take away harus diberi stiker atau segel oleh Satpol PP," ujarnya.


Terkait dengan sanksi, Wasto mengatakan bahwa Satpol PP bakal memberi stiker 'segel' kepada usaha yang melanggar ketentuan Perwal saat PSBB Malang Raya diterapkan. Bagi pelanggar, izin usahanya akan dicabut.

"Dari kepolisian juga ada usul untuk menunda pemohon SIM maupun SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang bandel dengan ketentuan perwal," kata Wasto.

Sementara itu, Kabiro Humas dan Protokol Pemprov Jatim Drs. Benny Sampir Wanto, M.Si mengatakan, surat keputusan menteri kesehatan tersebut akan ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan Gubernur dan Wali Kota atau Bupati.

Nantinya, peraturan dari para kepala daerah tersebut akan disinkronisasi untuk kemudian diterapkan di wilayah Malang Raya.

"Pergub (Peraturan Gubernur) kemudian menunggu Perwali (Peraturan Walikota) atau Perbub (Peraturan Bupati) selanjutnya kita lakukan penyelarasan," kata Benny.  

Dalam penerapan PSBB di Malang Raya yang telah disetujui tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah terkait.

"Nanti kami akan terus koordinasi dengan pemerintah Malang Raya. Setelah diterapkanya PSBB kita tetap memantau terkait informasi perkembangan," ujarnya.

Tak hanya itu. Sesuai dengan pengalaman penerapaan PSBB di Surabaya Raya, maka penerapan PSBB di Malang Raya juga akan menerapkan sistem evaluasi setiap hari bersama Pempov Jatim.

"Jadi nanti pelaksanaannya dievaluasi setiap hari, dua kali sore dengan kabupaten, kota dan malam harinya pada tingkat provinsi," pungkas Benny.

Foto: Dok. Humas Pemkot Batu

Belum Ada Komentar
Baca Lainnya
Berita Baik Terpopuler