Kejati dan Pemprov Jabar Bikin Program 'Jaksa Sahabat Guru'

Bandung - Beberapa guru atau pihak sekolah terpaksa berurusan dengan hukum karena salah dalam pengelolaan anggaran sekolah. Padahal, mereka tidak berniat melakukan korupsi atau tindakan negatif lainnya.

Tapi, kesalahan dalam menafsirkan aturan yang berujung kesalahan pengelolaan anggaran, tetap membuat mereka harus menjalani hukuman. Hal itu yang kemudian ingin diminimalisir.

Sehingga, dibuat program 'Jaksa Sahabat Guru' yang diinisiasi Kejati Jabar dan Pemprov Jabar. Lewat program itu, nantinya para guru dan pihak sekolah akan bisa berkomunikasi dengan jaksa agar tidak salah dalam menafsirkan aturan dan mengelola anggaran.

"Kawan-kawan di kejaksaan kompak akan mengawal guru (dan pihak sekolah) dalam mengelola anggaran seperti dana BOS dan lainnya. Kita akan mengawal mereka, tentunya dibawah koordinasi Dinas Pendidikan," kata Kajati Jabar Raja Nafrizal di Kantor Kejati Jabar, Kota Bandung, Selasa (23/10/2018).

Tujuan lebih besar dari program itu adalah mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan guru maupun pihak sekolah. Kerjasama melalui program itu pun menjadi pertaruhan.

"Program ini menjadi pertaruhan nama Kajati Jabar. Karena kalau masih ada guru yang terlibat dalam kasus korupsi, berarti kita gagal, karena kita sahabatnya, berarti tidak berhasil membina sahabatnya, tidak berhasil mengawal sahabatnya," jelas Raja.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan ada dua hal yang membuat seseorang tersandung kasus hukum. Pertama adalah karena pelaku memang memiliki niat melakukan kejahatan seperti korupsi. Kedua, yang bersangkutan tidak memiliki niat jahat tapi tersandung hukum karena salah menafsirkan dan menjalankan aturan.

"Urusan kedua ini yang mulai hari ini dan seterusnya akan dikawal oleh kejaksaan (sebagai pencegahan agar tidak terjadi kasus lagi)," ucap Emil, sapaan akrabnya.

Jika program itu berjalan sukses, ia berencana akan melaporkannya kepada Presiden. Sehingga, program serupa diharapkan dijalankan secara nasional dibawah instruksi presiden.

Kadisdik Jabar Ahmad Hadadi mengatakan adanya program itu membuat ia bersama para guru dan pihak sekolah lebih tenang. Sebab, saat merasa ragu menjalankan aturan atau pengelolaan anggaran, jaksa bisa dijadikan tempat sebagai konsultasi.

Tapi, program itu akan dibahas lebih lanjut secara teknis. Sehingga, nantinya guru bersama pihak sekolah dan jaksa akan lebih mudah berkomunikasi.

"Kami sekarang akan merumuskan bagaimana standar operasional prosedurnya. Yang pertama akan dibahas di level dinas dan Kejati, nanti ada turunannya," ujar Hadadi.

Belum Ada Komentar
Baca Lainnya
Berita Baik Terpopuler