Ini Antisipasi Pemerintah Hadapi Kekeringan yang Mulai Melanda

Jakarta - Puncak musim kemarau akan berlangsung pada Agustus sampai September 2019, karena itu Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada seluruh Kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi terhadap dampak kekeringan yang akan melanda.

Kekeringan sendiri akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan air bagi perkotaan, permukiman, dan pertanian. Untuk wilayah perkotaan, setidaknya ada kurang lebih 2 juta orang di 8 provinsi yang akan mengalami langsung dampak kekeringan.

Presiden Jokowi meminta agar terus dilakukan pemantauan terhadap suplai air, baik air bersih untuk keperluan rumah tangga maupun pasokan air untuk pertanian.

Bahkan, apabila diperlukan sih dapat dilakukan modifikasi cuaca atau pembangunan sumur bor untuk menghindari risiko gagal panen. Sebab, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat setidaknya kekeringan telah melanda 1.963 desa di 79 kabupaten/kota di Indonesia.

Baca Ini Juga Yuk: Flores Bakal Punya Jalan Lintas Utara, Ini Manfaatnya

"Beberapa daerah di negara kita sudah mengalami keadaan 21 hari tanpa hujan. Hal ini berarti statusnya masih waspada, 31 hari tanpa hujan berarti statusnya sudah siaga, dan jika sudah 61 hari tanpa hujan ini statusnya sudah awas. Seperti yang terjadi di beberapa Provinsi di Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Bali, NTB, dan NTT," kata Presiden Jokowi yang dilansir di laman pu.go.id.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sendiri telah melakukan langkah antisipasi dan mitigasi dampak kekeringan dengan memantau ketersediaan air pada tampungan air seperti waduk, embung, danau, dan bendungan. Selain itu, Kementerian PUPR juga menjaga pasokan air bersih konsumsi masyarakat dengan membangun sumur bor.

"Saat terjadi kekeringan, pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi prioritas, baru setelah itu untuk irigasi lahan pertanian," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Untuk daerah yang memiliki curah hujan relatif sedikit dan cadangan air tanah yang terbatas seperti kawasan Gunung Kidul, Kemenpupr akan membuat sumur bor dengan melakukan pengkajian potensi sumber air terlebih dahulu di sekitar kawasan tersebut.

Selanjutnya, untuk mengoptimalisasi pemanfaatan sumur bor, telah dibangun pula sumur bor baru sebanyak 428 titik yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.


Foto: Dok. Humas Kemenpupr

Belum Ada Komentar
Baca Lainnya
Berita Baik Terpopuler