Mengenal Polisi dari Zaman Majapahit hingga Masa Kini

Jakarta - TemanBaik, hari ini, Kamis, 1 Juli 2021, Polri tepat berusia 75 tahun. Peringatan ini lebih dikenal dengan sebutan HUT Bhayangkara. Pada momentum ini, sangat tepat jika kita membahas seputar Polti itu sendiri.

Silsilah Bhayangkara
Ada yang sudah tahu belum sejak kapan istilah Bhayangkara ini dipakai? Ternyata, Bhayangkara ini istilah yang digunakan di zaman Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit sendiri adalah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur. Kerajaan ini berdiri pada kurun 1239 hingga 1527 Masehi.

Saat itu, Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut Bhayangkara. Para anggota Bhayangkara ini punya tugas berat. Mereka berkewajiban melindungi raja dan kerajaan. Dari sinilah istilah Bhayangkara ini mencuat dan abadi sampai sekarang.

Masa Kolonial Hindia-Belanda
Beranjak dari zaman Kerajaan Majapahit, kita maju ke masa kolonial Hindia-Belanda. Dilansir dari laman polri.go.id, di zaman kolonial Hindia-Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali melalui pembentukan pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi.

Pada 1867, sejumlah warga Eropa di Semarang merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Mereka kemudian diberi tugas untuk menjaga aset dan kekayaan orang Eropa di Hindia-Belanda pada saat itu.

Singkat cerita, pemerintah Hindia-Belanda membentuk kepolisian modern pada 1897-1920. Inilah yang kemudian kelak menjadi cikal bakal Polri itu sendiri.

Baca Ini Juga Yuk: Hal Penting yang Perlu Diperhatikan saat Isolasi Mandiri


Masa Pendudukan Jepang
Pada masa ini, Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian Wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.

Tiap-tiap kantor polisi di daerah, meski dikepalai pejabat kepolisian dari bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi pejabat Jepang yang disebut sidookaan. Dalam praktiknya, siookaan ini lebih berkuasa dari kepala kepolisian.

Periode 1945-1950
Tak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas. Saat Soekarno dan M. Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, secara resmi kepolisian juga menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.

Selanjutnya, pada 21 Agustus 1945, Pasukan Polisi Republik Indonesia diproklamirkan. Ini sekaligus jadi langkah awal pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang. Selain itu, ini bertujuan membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat hingga satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang panjang.

Pada awalnya, kepolisian ini berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara. Untuk masalah administrasi, kepolisian saat itu bertanggung jawab kepada Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan untuk masalah operasial, kepolisian bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.



Ditetapkannya Hari Bhayangkara
Inilah jadi bagian terpenting kenapa 1 Juli diperingati sebagai Hari Bhayangkara. Sebab, pada 1 Juli 1946, keluar Peraturan Pemerintah Tahun 1946 Nomor 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah kemudian diperingati sebagai Hari Bhayangkara.

Pada masa Kabinet Presidensial, tepatnya 4 Februari 1948, dikeluarkan Tap Pemerintah Nomor 1/1948. Isinya menetapkan Polri dipimpin langsung oleh Presiden/Wakil Presiden dan berkedudukan sebagai Perdana Menteri/Wakil Perdana Menteri.

Berikutnya, di zaman Republik Indonesia Serikat (RIS), melalui Keppres RIS Nomor 22 Tahun 1950, dinyatakan Kepolisian RIS berada dalam kebijaksanaan politik polisional di bawah Perdana Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung. Sedangkan dalam hal administrasi pembinaan dipertanggungjawabkan pada Menteri Dalam Negeri.

Pada 17 Agustus 1950, terbit Tap Presiden RIS Nomor 150. Melalui keputusan ini, organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Indonesia.

Selanjutnya, melalui Tap MPRS Nomor II dan III Tahun 1960 dinyatakan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI terdiri dari Angkatan Perang dan Polisi Negara. Pada 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok Kepolisian Nomor 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABDI yang sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.

Singkat cerita, setelah melalui berbagai proses dan lika-liku selama bertahun-tahun, Polri pada akhirnya menjadi satu unit yang berdiri sendiri. Polri pun bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Selamat HUT ke-75 Bhayangkara!

Foto: polri.go.id

Belum Ada Komentar
Baca Lainnya
Berita Baik Terpopuler